KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI SULSEL

Dr. H. Ilham A. Gazaling, M.Si

Profil

KEGIATAN SOSIALISASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN TINGKAT PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2016

Senin 04 Apr 2016 - 0
Post

Penanggulangan Kemiskinan Harus dilakukan melalui Pemberdayaan Sosial Kemiskinan merupakan masalah sosial yang sangat kompleks yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, seperti tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, geografis dan lingkungan. Disisi lain kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perlakuan bagi seseorang atau kelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Dr.H.Ilham A. Gazaling, M.Si, dalam sambutannya ketika membuka Sosialisasi Program Penanggulangan Kemiskinan tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016 mengatakan, upaya penanggulangan kemiskinan haruslah dilakukan dengan cara memberdayakan masyarakat yang tergolong Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dilakukan melalui proses bimbingan maupun pendampingan secara berkelanjutan dengan menerapkan prinsip Pekerja Sosial yakni “ To help people to help themselves “  oleh karena memandang orang atau keluarga miskin bukan sebagai objek pasif yang hanya dicirikan oleh kondisi dan karakteristik kemiskinan, tetapi mereka merupakan “ aktor” yang memiliki seperangkat pengetahuan yang sering digunakan dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial ekonomi seputar kemiskinan .

Ketika mereka mampu mengatasi untuk menolong dirinya sendiri dalam setiap aspek kehidupannya maka pemberdayaan sosial tersebut sudah dapat dikatakan terlaksana dengan baik dan bantuan-bantuan yang diberikan kepada PMKS tersebut haruslah dilakukan secara mendidik. Untuk peran para Unsur Dinas Sosial Kabupaten/Kota  sebagai mitra dalam penangnana Masalah Kesejahteraan Sosial sangat diharapkan bantuanya untuk ikut mensosialisasikan program penanggulangan kemiskinan sekaligus melakukan pembinaan lanjut tentang keberadaan dan kelangsungan KUBE Fakir Miskin di wilayah masing-masing

Berbicara mengenai sosialisasi dalam konteks ini adalah merupakan proses untuk memberikan pemahaman , mensosialisasikan agar peserta dapat memahami, menghayati, menyesuaikan dan melaksanakan suatu tindakan program penanggulangan kemiskinan sesuai dengan tujuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dikatakan, setiap pertemuan telah ditekankan bahwa pemerintah telah menetapkan Basis Data Terpadu (BDT) sebagai sasaran berbagai program pemberdayaan masyarakat miskin termasuk sasaran program penanggulangan kemiskinan perkotaan dan pedesaan.

Basis Data Terpadu (BDT) untuk program perlindungan sosial yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) adalah sebuah sistem yang dapat digunakan untuk perencanaan program dan mengidentifikasi nama dan alamat calon penerima bantuan sosial baik rumah tangga, keluarga maupun individu berdasarkan kriteria sosial ekonomi yang ditetapkan. Dalam sistem perencanaan yang baik, kebutuhan dan ketersediaan data menjadi sangat penting dan strategis, karena data yang akurat akan meminimalisir kesalahan sasaran , menentukan prioritas termasuk efesiensi pengalokasian anggaran kegiatan.

Sejalan dengan Undang-undang No. 13 tahun 2013 tentang penanganan Fakir Miskin, Pemerintah telah menerbitkan kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang saat ini sedang dalam verifikasi dan validasi yang akan diganti dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). KKS ini sebagai landasan kebijakan untuk memberikan akses pelayanan sosial kepada masyarakat miskin seperti bantuan Raskin, PKH, Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) termasuk juga menjadi target program penanggulangan kemiskinan seperti bantuan stimulant Usaha Ekonomi Produktif yang diwadahi dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni ( RUTILAHU) , Bantuan sarana Lingkungan (SARLING) dan Program bantuan sosial lainnya.

Kegiatan yang berlangsung dua hari tersebut bertujuan untuk menyebarluaskan informasi tentang kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Selatan , diikuti sebanyak 54 orang peserta yang berasal dari Kota Makassar, Kabupaten Takalar, Kabupaten Maros dan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, dengan narasumber masing-masing adalah, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Provinsi Sulawesi Selatan, Praktisi Masalah Kemiskinan dan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. ( Dyah).

Bagikan Berita Ini

KOMENTAR